Singkawang - Pemerintah Kota Singkawang memberhentikan dengan tidak hormat empat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi. Satu ASN lagi terkait penyalahgunaan narkoba. 

 

"Totalnya ada lima ASN, pemecatan lima orang ASN ini sudah dilakukan sejak tanggal 31 Desember 2018," kata Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Singkawang, Juandi sebagaimana dilansir Antara, Rabu (9/1). 

 

Dengan sudah diberhentikan secara tidak hormat kepada lima ASN tersebut, berarti Pemerintah Kota Singkawang sudah melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (ASN) oleh pejabat pembina kepegawaian.

 

Kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, seperti korupsi dan narkotika. 

 

"Terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat lima orang ASN ini, kita akan laporkan ke BKN," ujar Juandi. 

 

Dengan sudah diberhentikannya kelima ASN ini, maka hak-hak seperti pensiun tidak akan mereka dapatkan lagi. "Itu karena sesuai amanat SKB tiga menteri," tuturnya.

 

Sejak diberhentikannya kelima ASN tersebut, Pemerintah Kota Singkawang belum menerima informasi adanya upaya hukum yang akan dilakukan. 

 

"Kalaupun ada, itu hak mereka dalam rangka mencari keadilan," jelasnya. 

 

Terkait dengan pemberhentian itu pula, dia berharap, jangan ada lagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang terlibat korupsi maupun narkoba. Karena, kedua ancaman ini sangat berat yaitu diberhentikan secara tidak hormat dan tidak mendapatkan hak pensiun. 

 

Sementara itu, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie membenarkan jika dirinya telah menandatangani SK pemecatan kelima ASN tersebut. 

 

"Pada intinya kita taat asas dan hukum, sehingga apa yang sudah menjadi aturan harus kita ikuti dan tegakkan sesuai dengan instruksi," katanya. 

 

Sebenarnya, empat ASN yang terlibat kasus korupsi itu merupakan kasus lama. "Tidak ada kasus yang baru," ujarnya. 

 

Hanya saja, apa yang dilakukan Pemerintah Kota Singkawang, untuk menjalankan perintah sesuai instruksi SKB tiga menteri tersebut.

   

BACA JUGA :