Indramayu-Para santri di Pondok Pesantren AL ZAYTUN Kabupaten Indramayu diharapkan menjaga situasi kondusif pada saat pemilihan legislatif, pemilihan presiden 2019 yang akan berlangsung di Kabupaten Indramayu. 

 

Deklarasi Damai Pemilu 2019 dilaksanakan pada hari Selasa 29 Jan 2019 di Pondok Pesantren Mahad Al Zaytun Gantar, Kecamatan Gantar, yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan Bawaslu dan Polri. Deklarasi damai dilakukan oleh perwakilan pengurus dan Santri Ponpes Mahad AL ZAYTUN Indramayu. Juga disaksikan oleh KBP Dr. H. Kasmen, ME. Kapolsek Gantar Iptu SAIFULLAH, SH, dan Danramil Haurgelis Kapten Inf Nakrohim.

 

Kemudian acara dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi terhadap pemilih pemula dari KPU D Kab. Indramayu, Sosialisasi potensi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dari Bawaslu Kab. Indramayu, dan Sosialisasi Kamtibmas dari Mabes Polri. 

 

Selama kegiatan berjalan berjalan lancar dan aman seluruh peserta yang Hadir sekitar 200 orang terdiri dari perwakilan Mahasiswa, Para Santri tingkat SMA /SMP Ponpes Mahad AL ZAYTUN, dan para pejabat Muspika di Kec. Gantar Kab. Indramayu.

 

Adapun point deklarasi tersebut adalah : Mendukung suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk di Kabupaten Indramayu, Senantiasa Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dengan Saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Dan mendukung Aparat Pemerintah dalam menjaga situasi Kamtibnas agar tetap kondusif dalam rangka pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019.

 

Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Maraknya kasus yang memancing “hawa panas” Pemilu dituding juru bicara HTI, Ismail Yusanto sebagai ulah dari elit penguasa saat ini. Salah satunya, kasus yang baru-baru ini ramai dibincangkan adalah tentang kebebasan Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Reaksi-reaksi public yang mengkritisi pemerintah pun tak dapat dielakkan. Pemerintah harus siap menyabut ramainya pro dan kontra masyarakat sebagai bentuk kematangan demokrasi Indonesia saat ini.

 

Ismail menjelaskan sebab-sebab ketidakharmonisan masyarakat belakangan, terutama dikalangan umat beragama, bahkan seagama sekalipun. Disharmonisasi ini semakin terasa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang.

 

Menurutnya, perpecahan ini sudah mencapai klimaks lantaran pemerintah tidak menunjukkan keinginannya untuk meredam kemarahan public, justru terkesan menambah “luka” dengan munculnya kasus-kasus yang melibatkan agama. “Jika sudah membawa isu agama, sudah tentu akan sensitive sekali,” ujarnya.

 

Ia pun menyebutkan secara detail kasus-kasus tiga tahun belakangan ini yang menyentuh ranah agama, khususnya agama Islam. Bermula dari kasus Pilkada DKI, yang mana salah satu calon gubernur, Basuki Tjahaya Purnama alias BTP, pada saat berkunjung ke Kepulauan Seribu dalam pembicaraannya dengan warga sekitar menyebut tentang surat al-Maidah yang kerap kali digunakan sebagai alat kampanye agar muslim tidak memilih pemimpin non muslim.

 

Perkataan BTP tersebut dianggap sebagai penistaan agama. “Akibat ketidak tegasan pemerintah ini, akhirnya timbul aksi damai 411, 212, kan” imbuhnya.

 

Menurut Ismail, reaksi tersebut tidak akan sampai sebesar itu mana kala pihak berwajib langsung menjatuhkan hukuman kepada BTP. Selaain kasus penistaan agama, tak kalah ramai juga kasus tentang pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh Banser pada waktu perayaan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2018 lalu. Lagi-lagi dugaan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan putusan pengadilan mewarnai kasus tersebut. Pasalnya pelaku pembakaran mendapat hukuman yang tidak sepadan dengan perbuatannya.

 

Maraknya kasus-kasus seperti di atas, menyebabkan masyarakat kian jeli dalam menilai kualitas pemimpin Indonesia saat ini. Dengan demikian Ismail yakin Pemilu mendatang pemilih akan lebih cerdas menentukan pilihannya. Selain itu, Ia juga mengingatkan Pemilu harus diselenggarakan secara sportif. “Pemilu harus dilaksanakan tanpa kecurangan,” tutupnya. 

 

   

BACA JUGA :