Jakarta- Demonstrasi besar-besaran menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja kembali digelar hari ini, Selasa 13/10. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) turun kejalan ambil bagian dalam aksi yang digelar sejak siang hari tadi.

Ormas Islam yang tergabung dalam aksi hari ini adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Presidium Persaudaraan Alumni (PA) 212, hingga Front Pembela Islam (FPI) serta Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK).

Sebagaimana diketahui, tujuan aksi ini adalah ke Istana Negara. Namun karena ketatnya pengawalan aparat kepolisian, konsentrasi massa hanya sampai BUndaran Patung Kuda di depan Kantor Kementerian Pariwisata Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat.  

Ribuan Massa yang berdatangan dari penjuru  se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) terlihat aman dan tertib ketika para tokoh memberikan orasi pernyataan sikap atas pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Selebihnya ada sekumpulan massa yang disinyalir hendak membuat kekacauan, bergerak di luar kendali para Ormas yang telah mendapat izin demo dari pihak kepolisian. Untungnya polisi lebih dulu mengendus tujuan massa yang tidak jelas ini. 

Dukungan moral juga datang dari Dewan Pengurus Pusat Corruption Investigatioan Comittee (DPP CIC). Ketua Umum DPP CIC R.Bambang, SS turun langsung ke lokasi bersama Wakil Ketua Umum Internal Jupiter Sembiring, Wakil Ketua Umum Eksternal MS.Widono didampingi Akbar Latif Wakil Sekjen dan Mulyadi Wakil Bendara Umum.  

Kehadiran Jajaran Ketua Umum DPPCIC di tengah-tengah kerumunan massa adalah sebagai bentuk  dukungan moral kepada saudara-saudara kita yang berjuang menegakkan keadilan. “Kami turun ke lokasi, adalah untuk menunjukkan dukungan moral kami, sekaligus menunjukkan bahwa DPP CIC merasa perlu turut hadir menegakkan keadilan di negeri ini,”kata Bambang kepada Indonesia Reprots. 

Bambang mengatakan, pantauan selama berada  di lapangan,  tidak ada terlihat kehadiran organisasi buruh, LSM, dan mahasiswa. Namun yang patut di apresiasi,  tidak terlihat ada kericuhan sejak orasi dimulai.  "Awalnya siatuasi aksi demo terlihat cukup aman dan tertib,"jelasnya. 

Namun Bambang menyayangkan sikap aparat kepolisian yang menembakan gas air mata ketika peserta demo mulai membubarkan diri. “Kami menyayangkan sikap aparat kepolisian yang menembakan gas air mata ketika peserta demo mulai membubarkan diri. Ada apa dengan profesionalisme Kepolisian? tanya Bambang.

Bambang menilai, tak seharusnya pihak kepolisian bersikap seperti ini. Seharusnya jika ada pendemo yang melakukan perusakan, tangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.  

Bambang meminta, agar pihak kepolisian lebih besikap propesional, modern terpercara dalam mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, sebagaimana tagline kepolisian.  “Kami meminta ke profesionalan polisi dalam menjaga demonstrasi, agar suasana setelah massa membubarkan diri tidak terjadi ke onaran,”tegasnya.

Senada dengan Bambang,  Wakil Ketua Umum Internal DPP CIC Jupiter Sembiring meminta aparat kepolisian agar tidak terpancing oleh sikap anarkis peserta demo. Kehadiran kepolisian seharusnya menjaga situasi massa, mengarahkan massa agar ketika membubarkan diri aman dan tertib sampai ke tujuan rumah masing-masing. 

Jupiter mengatakan, ketika ada massa yang tidak jelas, polisi harus jeli melakukan pencegahan dengan mempertanyakan asal usul mereka dari organisasi mana. “Jangan sampai ada massa yang tidak jelas yang membuat suasana anarkis dan melakukan perusakan,”tambahnya.

Jupiter juga meminta aparat kepolisian agar mampu mengungkap siapa aktor dibalik pengarahan massa yang berbuat anarkis. Sebab sudah ada isu, bahwa ada tokoh aktor yang sengaja melakukan pengerahan massa dengan tujuan melakukan perusakan. “Jangan cuma omong di media ada aktor yang mensponsori kerusuhan. Polisi juga harus mengusut tuntas siapa aktor sesungguhnya, yang membuat kerusuhan,”tanadasnya. 

Menurut Jupiter, Undang-undang menjamin hak semua warga negara menyampaikan pendapat, sepanjang demonstrasi dilaksanakan dengan tertib dan aman. "Adalah hal yang wajar jika ada penolakan dari beberapa Ormas terhadap pengesahan undang-undang omnibus law cipta kerja. Negara kita adalah negara demokrasi yang menjungjung tinggi hak dan kebebasan memberikan pendapat,"katanya. 

Jupiter  menegaskan sikap DPP CIC terhadap UU Omnibus Law, dengan tegas menolak pengesahan undang-undang yang mencedarai hatinurani rakyat Indonesia ini. "Sikap DPP CIC menolak tegas UU ini. Maka kami meminta agar Pemerintah dan DPR membatalkan UU ini dengan mengeluarkan Perpu. Selanjutnya kami  meminta agar pemerintah dan DPR  membuka ruang publik yang seluas-luasnya terutama kepada organisasi buruh untuk memberikan masukan dan pendapatnya,"katanya. 

Jupiter juga berharap agar suasana Kamtibnas nasional kondusif, seyogiyanya koordinator peserta demo dan pihak kepolisian dapat menunjukkan sikap bijak yang dapat menciptakan kedamaian di Ibu Kota Jakarta ini. (*)