Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas insiden keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 80 penerima manfaat mengalami keluhan kesehatan hingga Rabu (3/9).

Untuk sementara, distribusi MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Mata Elang Menderang, Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, dihentikan sampai proses investigasi tuntas.

Tim Satgas MBG OKI telah berkoordinasi dengan BPOM, kepolisian, Dinas Kesehatan, serta pemerintah daerah guna menelusuri penyebab pasti kejadian.

Kepala Regional SPPG Provinsi Sumatera Selatan, Diana Putri, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

“Mewakili Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, kami menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas insiden yang menimpa sebagian penerima manfaat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami memahami keresahan siswa, orang tua, dan seluruh masyarakat terdampak,” kata Diana.

Ia menegaskan, pihaknya telah melakukan langkah cepat dengan mendampingi para penerima manfaat yang dirawat di Puskesmas Pedamaran.

Kepala SPPG Yayasan Mata Elang, Redi Wahyudi, mengungkap adanya indikasi keterlambatan konsumsi makanan sebagai salah satu faktor pemicu keluhan kesehatan.

“MBG disiapkan sejak pukul 11 siang, namun baru dikonsumsi siswa pada sore hari. Jeda waktu penyimpanan tanpa fasilitas suhu yang memadai berpotensi menurunkan kualitas makanan dan memicu gangguan pencernaan ringan,” jelas Redi.

Sambil menunggu hasil uji sampel dan investigasi resmi, BGN bersama Pemkab OKI berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain pembinaan teknis tentang keamanan pangan, perbaikan SOP distribusi bagi siswa siang hari, serta penambahan fasilitas penyimpanan makanan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan Satgas MBG akan terus memantau kondisi para penerima manfaat terdampak hingga pulih sepenuhnya.

“Satgas setempat sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan semua penerima manfaat mendapatkan pelayanan kesehatan berkelanjutan. Selain itu, monitoring menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh SPPG di Kabupaten OKI,” kata Khairul.