Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku.

Kebijakan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Data Perumahan antara Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Maruarar menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, Program 3 Juta Rumah akan mengacu pada data tunggal BPS agar penyaluran rumah subsidi lebih tepat sasaran. “Kami gunakan data yang bisa diandalkan. Dengan begitu MBR dan ASN benar-benar terbantu,” ujarnya.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut tahap pertama pembangunan rumah subsidi di Maluku akan menggunakan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Gubernur Hendrik Lewerissa menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan perizinan agar program bisa segera berjalan. “Banyak ASN kami yang belum punya rumah, jadi program ini sangat membantu,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia menekankan pentingnya pemanfaatan data akurat dalam implementasi kebijakan. “Kami siap mendukung agar pembangunan rumah subsidi tepat sasaran dan berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.