Foto: Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana. Dok: Istimewa. Jakarta - Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menegaskan pentingnya peran teknologi dalam mewujudkan perencanaan tata ruang yang lebih modern dan terpadu. Penegasan itu disampaikan dalam forum Talks: Peran Teknologi Informasi dalam Penataan Ruang, bagian dari rangkaian The 7th Planocosmo International Conference, Senin (15/9/2025). Forum yang diinisiasi oleh IAP Indonesia, Alumni Planologi ITB (API), dan Prodi PWK ITB ini menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam menguatkan kebijakan One Spatial Planning Policy (OSPP). Sekretaris Ditjen Tata Ruang, Reny Windyawati, menjelaskan bahwa pembaruan sistem tata ruang kini menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, ada dua langkah utama yang sedang dipersiapkan: revisi PP 13/2017 tentang RTRWN untuk integrasi ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi, serta pengembangan rencana tata ruang berbasis tiga dimensi. “Ke depan, semua RTR harus dapat disajikan dalam format 3D. Peta 2D tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan seperti penerbitan KKPR. Ini tantangan besar yang harus kita jawab bersama,” ujar Reny. Reny juga menekankan perlunya pembaruan PP 21/2021 agar mampu mengakomodasi dinamika pemanfaatan ruang, termasuk rencana investasi dan daftar kegiatan pemanfaatan ruang terbaru. Ia menyebut revisi RTR dapat dilakukan secara parsial, dengan tambahan mekanisme penerbitan KKPR berbasis fiktif positif untuk mempercepat proses layanan. Sementara itu, Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana, menilai bahwa penataan ruang harus dirancang lebih detail agar pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan daya dukung lingkungan. “Kita perlu standar skala yang lebih tepat dan mulai mempertimbangkan perencanaan 3D sebagai standar baru. Dengan jumlah dokumen RTR yang sangat banyak, teknologi dapat membantu mempercepat proses revisi dan menjaga akurasi data,” ungkap Suyus. Selain diskusi panel, forum ini juga menghadirkan peluncuran buku “Masa Depan Perencanaan Indonesia II: Teknologi, Resiliensi, dan Masa Depan Perkotaan”, yang menyuguhkan gagasan segar mengenai arah pembangunan tata ruang Indonesia ke depan. BACA JUGA : DPR Setujui Tambahan Anggaran, Wamen ATR Pastikan Perbaikan Layanan Pertanahan Komisi II DPR Setujui Pagu ATR/BPN 2026, Redistribusi Tanah Jadi Prioritas Ditjen Tata Ruang dan DPRD Cirebon Perkuat Sinergi Tata Ruang Berkelanjutan DPRD Kota Cirebon Kunjungi Dirjen Tata Ruang, Bahas Dinamika Penataan Ruang Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.