Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merayakan hari jadinya yang ke-21 dengan menggelar dialog kebangsaan dan kenegaraan bertajuk “Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Lebih Berdaya”. Acara berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR-DPD-MPR RI, Selasa (30/9/2025).

Dialog ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang menyampaikan keynote speech, serta narasumber Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, Dr. Andi Irmanputra Sidin, Dr. Hendri Satrio, dan Rocky Gerung dengan moderator Ziza Hamzah. Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) turut hadir memberikan perspektif untuk memperkuat peran DPD RI di tengah dinamika kebangsaan.

Ketua Harian DPP KCBI, Eric Fernardo, menekankan perlunya sinergi antara lembaga legislatif dan komunitas cendekiawan. Menurutnya, dukungan pemikiran berbasis riset dan pengalaman profesional sangat penting agar kebijakan DPD lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, khususnya bagi pengembangan umat Buddha Indonesia.

“Cendekiawan dapat menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi lembaga negara. Dengan kerja sama yang solid, DPD akan semakin kokoh dalam menjalankan mandatnya,” ujar Eric.

Dalam sambutannya, Sultan B. Najamudin menyampaikan bahwa usia 21 tahun menjadi momentum kematangan bagi DPD RI. Ia menegaskan pentingnya penguatan fungsi representatif DPD agar mampu menjawab langsung berbagai persoalan daerah.

“Ke depan, lembaga DPD RI harus difungsikan negara menjadi lebih kuat, lebih representatif, sehingga bisa menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di daerah,” jelas Sultan.

Sultan juga menyoroti capaian legislasi DPD yang dinilai semakin konkret. Empat Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif berhasil masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025, yaitu RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Kepulauan.

“Proses legislasi kita sudah berada di jalur yang benar. Hubungan dengan DPR juga semakin kolaboratif,” pungkasnya.

Melalui momentum dialog kebangsaan ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara DPD RI, komunitas cendekiawan, serta masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan bangsa.