Jakarta - Sebanyak hampir 3.000 peserta mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi nasional untuk memperkuat pelaksanaan program di tingkat daerah.

Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Nikendarti Gandini, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperbarui kebijakan serta sistem tata kelola MBG agar lebih adaptif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan.

“Melalui forum ini, para peserta mendapatkan penjelasan langsung mengenai poin-poin strategis revisi petunjuk teknis MBG Tahun 2025 agar dapat diterapkan secara tepat di daerah masing-masing,” terang Nikendarti.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas instansi, di antaranya KPPN yang membahas laporan dan standar keuangan, BPOM yang memberikan materi keamanan pangan, serta Dinas Kesehatan yang menjelaskan sertifikasi School Ready Health and Safety (SRHS) sebagai syarat penting bagi SPPG baru.

Dukungan akademisi dari IPB University turut memperkaya materi dengan bahasan tentang ketahanan pangan dan efektivitas kebijakan MBG di lapangan.

Sosialisasi dilaksanakan selama tiga hari dan dibagi dalam beberapa sesi, meliputi pertemuan mitra yayasan, tim lengkap SPPG, serta pembahasan pedoman dan kebijakan baru. Total terdapat 677 SPPG yang terlibat, mencakup Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Kota Depok.

Sebagai bentuk transparansi, BGN juga membuka sesi tanya jawab agar peserta dapat mengklarifikasi berbagai hal teknis maupun administratif. Melalui kegiatan ini, BGN berharap seluruh pelaksana MBG di Jawa Barat mampu mengimplementasikan pembaruan kebijakan dengan lebih baik, sehingga tujuan utama program—memberikan akses makanan bergizi, aman, dan berkualitas bagi anak-anak Indonesia—dapat tercapai secara optimal.