Jakarta-- Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan penyaluran Bansos untuk Jabodetabek dilakukan dalam enam tahap penyaluran. Dengan pembagian empat penyaluran dalam bentuk paket sembako dan dua kali penyaluran dalam bentuk beras.

Penyaluran ini melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog). “Kemensos dengan Bulog sudah menyepakati pembagian tahapan sehingga bisa menjadi total 6 tahapan penyaluran,” ucap Juliari dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (8/5) kemarin.

Kemensos juga bertugas menyalurkan bansos terhadap warga terdampak pandemi virus corona atau Covid- 19 bisa selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bansos sembako diberikan kepada warga di wilayah Jabodetabek, sedangkan bansos tunai atau BLT disalurkan kepada warga yang terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek.

“Presiden memerintahkan agar tahapan ketiga penyaluran bansos tunai juga bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri,” ucap Menteri Sosial Juliari Batubara.

Mensos Juliari Batubara juga menyampaikan mengenai program-program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) kedepan.

Kemensos dia jelaskan, membagi dua program jaring pengaman sosial yang telah diamanatkan, yakni Pertama, Bantuan sosial (bansos) reguler, terdiri dari 2 program, yaitu: Program Keluarga Harapan/PKH dan Program Sembako atau BPNT.

Sesuai dengan keputusan presiden terdahulu, untuk program PKH sejak Maret tahun ini sudah diperluas menjadi 10 juta KPM dengan pencairan setiap bulan.

“Sebelumnya pencairan PKH ini setiap tiga bulan. Namun khusus mengantisipasi Covid-19 pencairan PKH sudah sejak Maret lalu kami buat setiap bulan,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5) kemarin.

Program Bansos reguler lainnya, menurut Mensos adalah Program Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM atau keluarga penerima manfaat, dengan indeks dinaikkan pula dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.

“Saat ini sudah mencapai 17,9 juta KPM, sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. Insya Allah bulan Mei atau akhir Mei bulan ini, kami bisa mencapai target 20 juta KPM seperti program yang sudah disepakati,” tambahnya.

Kedua, Bansos yang non reguler atau khusus untuk Covid-19 ada dua, yaitu yang pertama adalah Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek: Jakarta, kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor (tidak seluruh Kabupaten Bogor).

“Dengan target 1,3 juta KK untuk Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodetabek, selama 3 bulan dengan nilai 1 bulan per keluarga penerima manfaat adalah Rp600.000 dengan penyalurannya adalah 2 bulan sekali, dua minggu sekali,” jelasnya.

Menurut Mensos, setiap penyaluran itu nilainya Rp300.000 paketnya, jadi Rp300.000 kemudian dapat lagi Rp300.000 sehingga total Rp600.000 dalam sebulan kali 3 bulan.

“Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu. Yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua, dan hari ini kita mulai untuk Bodetabek untuk 600.000 KK dengan mekanisme yang sama pula, yaitu dua kali penyaluran per bulan dan indeks Rp600.000,” dijelaskan Mensos.

Mensos kemudian menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan agar Bansos sembako Jabodetabek ini,  dari enam kali tahapan penyaluran,  dibagi menjadi empat penyaluran dalam bentuk paket sembako dan dua kali penyaluran dalam bentuk beras.

“Yang beras ini dilakukan ditugasi adalah Bulog. Sehingga nanti ada yang empat tahap dengan sembako, dua tahap dengan Bulog. Saat ini DKI baru masuk adalah untuk beras bulog, kemarin dengan sembako sekarang beras Bulog,” tandas Mensos.

Kemensos dengan Bulog, menurunya sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya sehingga nanti bisa total menjadi enam tahapan penyaluran.

Bansos khusus lainnya dia katakab adalah Bansos yang diberikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek, yaitu Bansos tunai. Dulu mungkin lebih dikenal sebagai BLT/Bantuan Langsung Tunai yang besarannya adalah Rp600.000 per KK per bulan selama 3 bulan dan targetnya adalah 9 juta KK.

Sembilan juta KK ini berdasarkan data berasal dari  daerah, dari daerah tingkat 2, yaitu Pemkab dan Pemkot. “Jadi kami memberikan keleluasaan, kelonggaran kepada seluruh kabupaten/kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak di wilayahnya untuk kami berikan Bansos tunai,” urai Mensos.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menurut Mensos  itu hanya menjadi referensi. Sebab tidak ada satu kewajiban menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima Bansos tunai.

“Jadi kami sangat berharap daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota memberikan kami data yang akurat, sehingga bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat,” jelas Mensos.

Progresnya menurut  Mensos, untuk tahap pertama adalah yang melalui rekening bank Himbara, masih tidak terlalu banyak sekitar 471,2 miliar atau kurang dari 9%. “Untuk yang melalui kantor pos/ PT Pos Indonesia per hari ini sedang jalan untuk sejumlah 1,8 juta KK,” ujarnya.

Menurut Mensos, jika ditambah antara yang melalui bank Himbara, melalui rekening transfer langsung sebesar 785.000 KK dan yang melalui Kantor Pos, maka jumlah untuk tahap ini sudah mencapai sebesar kurang lebih 1,8 juta KK.

“Kalau kita tambahkan per 9 Mei kita harapkan bisa disalurkan untuk 2,6 juta KK. Karena mekanismenya ada dua, ada yang sebagian besar melalui Kantor Pos,” jelasnya.

Artinya menurut Mensos, nama-nama penerimanya manfaat ini diberikan undangan, nanti ditentukan jadwalnya kapan untuk datang ke Kantor Pos untuk mendapatkan uang serta dicek identitas yang mendapatkan uang tunai Rp600.000 di Kantor Pos.

“Sementara yang 785.000 langsung ditransfer ke rekening yang sudah memiliki rekening di Bank Himbara,” sambungnya.

Mengakhiri keterangan persnya, Mensos mengatakan pihaknya sangat berkepentingan agar dapat berkoordinasi dengan daerah dalam rangka pendataan yang akurat.

“Sehingga pada saat penyaluran, baik bansos sembako maupun bansos tunai ini, bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.