Jakarta - Badan Pangan Nasional / National Food Agency (NFA) terus mendorong penguatan kemandirian dan ketahanan pangan melalui sinergi lintas sektor atau pentahelix collaboration yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

Pendekatan kolaboratif ini menjadi strategi utama untuk memastikan swasembada pangan, stabilisasi pasokan dan harga, serta ketersediaan pangan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar serta Perbatasan (3TP).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa penguatan sinergi ini merupakan implementasi dari visi Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, dalam membangun ekosistem pangan nasional yang tangguh dan berdaulat.

"Badan Pangan Nasional terus memperkuat koordinasi dengan stakeholder pangan di seluruh Indonesia, mulai dari level pusat hingga daerah, termasuk TNI dan Polri," ujar Ketut dalam Seminar Pasis Dikreg LIII Sesko TNI TA 2025 di Bandung, Jumat (13/6/2025).

Langkah konkret yang telah dijalankan antara lain adalah penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kebijakan ini mencakup intervensi pasar, distribusi beras ke wilayah-wilayah rawan, serta pengendalian harga pangan pokok seperti jagung, telur, ayam, dan MinyaKita agar tetap sesuai dengan harga acuan pemerintah.

“Jadi saat ini kita fokus salurkan beras SPHP ke wilayah timur Indonesia dan daerah 3TP untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Selanjutnya upaya ini akan ditingkatkan dengan penguatan cadangan pangan di setiap level daerah," jelas Ketut.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen dari Rp4.200/kg pada 2023 menjadi Rp6.500/kg pada 2025. Hingga 11 Juni 2025, penyerapan gabah setara beras telah mencapai 2,52 juta ton atau 84,33% dari target nasional, sementara stok beras Perum Bulog berada di angka aman 4,1 juta ton. Laju inflasi pangan pun terkendali di angka 1,60% (yoy) per Mei 2025—terendah sejak 1958.

Selain menjamin pasokan dan harga, NFA juga menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumsi melalui edukasi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta kampanye Stop Boros Pangan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sistem pangan lokal.

Dalam kesempatan yang sama, Komandan Sesko TNI Marsda TNI Arif Widianto menegaskan bahwa seminar ini menjadi ajang penting bagi para perwira siswa untuk memberikan kontribusi pemikiran strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

"Melalui seminar ini kami mengajak seluruh perwira siswa untuk merumuskan dan menyumbangkan buah pikiran terbaik guna memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi operasional pembangunan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan agenda nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, program ketahanan pangan nasional, dan percepatan stabilitas pertahanan keamanan wilayah sehingga akan tercipta optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis pada potensi lokal," ungkap Marsda Arif.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, juga menekankan bahwa kemandirian pangan adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara.

“Swasembada pangan penting diwujudkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah 3TP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama juga untuk menghindari adanya intervensi dari pihak lain yang dapat mengganggu kedaulatan negara,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatannya.

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung pada sumber makanan dari luar,” tegas Presiden pada saat pelantikan (20/10/2024).

Untuk itu, pemerintah memperkuat kerja sama strategis dengan lembaga pertahanan seperti TNI dalam pengelolaan beras dan dengan Polri dalam komoditas jagung. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan whole-of-government dalam mewujudkan kedaulatan pangan.