Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Maluku. Program ini merupakan bagian dari target nasional 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyaluran bantuan perumahan harus berbasis data akurat. Karena itu, pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan tunggal.

“Presiden sudah mengarahkan agar satu data yang dipakai, yakni data BPS. Dengan data itu, program bisa tepat sasaran, terutama bagi MBR dan ASN yang benar-benar membutuhkan,” ujar Maruarar usai penandatanganan nota kesepakatan dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik kebijakan ini. Ia mengungkapkan masih banyak ASN di daerahnya yang belum memiliki rumah layak huni. “Jumlah ASN Pemprov Maluku sekitar 12.000 orang, dan masih banyak yang belum punya rumah. Karena itu kami sangat mendukung program ini,” kata Hendrik.

Dukungan juga datang dari BPS. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan lembaganya siap menyediakan data yang dibutuhkan pemerintah daerah maupun kementerian. “BPS akan memastikan data yang dipakai benar-benar akurat sehingga program rumah subsidi berjalan efektif,” ujarnya.

Pemerintah berharap kehadiran rumah subsidi ini dapat memperluas akses hunian layak sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Maluku.