Jakarta - Pemerintah memastikan penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) periode Juli-Desember 2025 berjalan lebih presisi melalui penerapan digitalisasi. Salah satunya lewat aplikasi Klik SPHP yang dikembangkan untuk memperkuat pelacakan distribusi serta mencegah praktik tak wajar.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penggunaan sistem digital ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau Klik SPHP itu supaya trace-nya ada. Jadi setiap beras SPHP yang keluar, secara digital juga tercatat. Tinggal Bulog menyederhanakan prosesnya di lapangan jika ada mitra pengecer yang kesulitan mengakses,” ujar Arief dalam wawancara di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Meski demikian, Arief menekankan digitalisasi tidak boleh menghambat distribusi beras SPHP ke masyarakat. “Kalau perlu, ada blangko yang bisa diisi manual oleh mitra pengecer, lalu diinput belakangan. Intinya penyaluran harus jalan,” tambahnya.

Realisasi SPHP Capai 401,7 Ribu Ton

Hingga 21 September, realisasi penjualan beras SPHP mencapai 401,7 ribu ton atau 26,79 persen dari target tahunan sebesar 1,5 juta ton. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 1,098 juta ton yang harus direalisasikan hingga akhir tahun.

Dari sisi mitra, distribusi paling banyak dilakukan melalui pengecer pasar rakyat dengan 5.550 unit, diikuti Rumah Pangan Kita (RPK) sebanyak 3.077 unit. Meski hanya memiliki 1.631 unit, Gerakan Pangan Murah (GPM) mencatatkan realisasi tertinggi secara kuantum.

Jaga Harga Gabah Petani

Selain distribusi beras, NFA juga menyoroti fluktuasi harga Gabah Kering Panen (GKP) seiring dimulainya panen gadu. Saat ini harga GKP di sejumlah daerah berada di kisaran Rp 7.000 per kilogram, sementara di Makassar sempat turun hingga Rp 6.500 per kg.

Untuk menjaga harga di tingkat petani, Arief menugaskan Perum Bulog melakukan pengadaan gabah atau beras melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun mekanisme komersial, khususnya jika harga GKP berada di Rp 6.500 per kg atau lebih rendah.

“Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk menyerap gabah di wilayah yang harga petaninya rendah. Ini penting untuk melindungi petani sekaligus memperkuat stok nasional,” kata Arief. Penugasan ini dituangkan dalam Surat Kepala NFA Nomor 257/TS.03.03/K/9/2025 tanggal 18 September 2025.

Produksi Menurun Akhir Tahun

Merujuk proyeksi neraca beras NFA, produksi nasional diperkirakan menurun di kuartal terakhir 2025. Pada Oktober produksi beras diprediksi sekitar 2,7 juta ton, turun menjadi 1,7 juta ton pada November, dan hanya 1,1 juta ton pada Desember.

“Karena itu kita harus menjaga stok CBP untuk intervensi ke masyarakat, agar harga tetap stabil meski produksi menurun,” tutup Arief.