Jakarta - Nama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto disebut-sebut dalam dakwaan terhadap dua terdakwa kasus e-KTP, Irman danSugiharto. Akibatnya terjadi keresahan di internal Golkar, termasuk wacana perlunya diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

 

Namun, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin mengatakan keresahan yang terjadi hanya aspirasi segelintir kader.

 

Ia menilai, mayoritas kader Golkar tidak resah akan hal itu hingga mendorong pergantian pucuk pimpinan.

 

"Saya kira sih biasa. Tapi kalau menurut aturan sendiri, rasanya mayoritas kader Golkar solid tidak ada yang menginginkan untuk Munaslub ," kata Mahyudin saat menghadiri perayaan ulang tahun Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono ke-68 di Jalan Cipinang Cempedak II, Jakarta Timur, Minggu (26/3).

 

Mahyudin menuturkan, Golkar telah terbiasa jatuh bangun dan mengalami dinamika. Ia mencontohkan kasus yang pernah menjerat Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung dalam kasus Bulog.

 

"Waktu kasus Bulog Gate, Pak Akbar sempat masuk tahanan, sempat didakwa bersalah, dulu tidak ada tuh kami berpikir Munaslub," ujar Mahyudin.

 

Ia menilai, dalam kasus e-KTP, tidak ada syarat yang mendukung untuk dilakukan Munaslub. Untuk itu, menurut dia, Munaslub tidak mungkin terjadi.

 

Mahyudin juga mengatakan, diperlukan sanksi bagi tindakan Generasi Muda Partai Golkar yang dapat mengakibatkan terpecahnya partai.

 

Ia meminta DPP Golkar untuk tegas memberikan sanksi. "Jangan dibiarkan. Saya lebih setuju diberi sanksi. DPP yang memutuskan sanksi apa yang tepat," tegasnya.

 

Seperti diberitakan, politisi muda Golkar Ahmad Doli Kurniawan mengatakan, suasana yang berkembang di masyarakat terkait kasus e-KTP tidak menguntungkan Golkar terhadap agenda politik terdekat, yakni verifikasi partai dan Pilkada 2018.

 

"Suasana yang berkembang di masyarakat tidak menguntungkan. Golkar seperti jadi bulan-bulanan identik dengan Golkar dan ketum, tidak kondusif menghadapi event politik," kata Ahmad Doli di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (23/3).

 

Doli meminta internal Golkar menyadari situasi yang berkembang di masyarakat. Beberapa pertemuan digelar untuk mencari solusi agar Golkar keluar dari kasus e-KTP.

 

Sebab, menurut dia, kasus tersebut tidak melibatkan Golkar sebagai institusi.

 

"Kami terus melakukan pertemuan, kemudian berkomunikasi dengan Dewan Kehormatan, pakar dan pertimbangan, serta senior Golkar seperti Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla juga ke Setya Novanto," kata Doli.

   

BACA JUGA :