Jakarta - Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan hasil nyata. Hingga 20 Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Program yang menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kini telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat, meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala BGN Dadan Hindayana menilai capaian tersebut sebagai bukti kuat dari sinergi antarlembaga pemerintah dalam memperluas akses terhadap pangan bergizi seimbang. “Kami berkomitmen agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pemenuhan gizi. SPPG menjadi tulang punggung dalam memastikan setiap warga negara memiliki hak atas makanan bergizi yang aman dan layak,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10).

Menurut Dadan, peningkatan jumlah SPPG tak hanya berdampak pada perbaikan status gizi masyarakat, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal. Melalui sistem dapur komunitas, program ini membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga lokal mulai dari juru masak, pengelola logistik, hingga petugas distribusi.

“Program MBG bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga penggerak ekonomi rakyat. Banyak tenaga kerja terserap, dan sektor UMKM di daerah turut tumbuh karena menjadi bagian dari rantai pasok pangan program ini,” tutur Dadan.

Ia menambahkan, keberadaan ribuan supplier lokal yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan, peralatan dapur, hingga jasa pendukung telah menciptakan ekosistem ekonomi baru. “Kita melihat munculnya pelaku usaha baru yang semula tidak bergerak di sektor pangan kini ikut berpartisipasi, sehingga multiplier effect-nya sangat besar,” lanjutnya.

Selain itu, industri pendukung MBG seperti produsen wadah makanan, alat makan, hingga laboratorium pengujian keamanan pangan juga mengalami peningkatan permintaan. “Semua ini menjadi rantai yang saling memperkuat dalam menciptakan ketahanan gizi nasional yang berkelanjutan,” tegas Dadan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menuturkan bahwa BGN terus memperkuat regulasi dan tata kelola pelaksanaan program agar berjalan transparan dan akuntabel.

“Setiap SPPG wajib mematuhi standar higienitas dan keamanan pangan. Kami juga rutin melakukan pembinaan ke daerah agar kualitas layanan tetap terjaga,” kata Khairul.

Ia menambahkan, BGN juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program melalui kanal pengaduan dan publikasi berkala. “Keterlibatan publik menjadi kunci utama. Dengan komunikasi terbuka, masyarakat bisa ikut memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat dan dijalankan dengan baik,” tandasnya.

Melalui sinergi lintas sektor dan dukungan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis kini menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pemerintah menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 yang sehat, produktif, dan berdaya saing.