Jakarta - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) telah melaksanakan audiensi dengan Dewan Pakar Strategi Hubungan Luar Negeri Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Darmansjah Djumala pada Kamis (12/1).

Sebagai garda terdepan penjaga toleransi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, FPK ingin menjalin silaturahmi dan berkolaborasi dengan BPIP.

“Kami sangat antusias karena sambutan yang diberikan luar biasa, apalagi beliau adalah pakar yang sangat memahami Ideologi Pancasila,” kata perwakilan FPK Provinsi DKI Jakarta, Seno Hadi.

Seno mengungkapkan, dengan berlangsungnya audensi tersebut FPK berharap pemahaman ideologi Pancasila akan lebih mengakar, terlebih bagi anggota dan pengurus FPK Jakarta.

Dalam sambutannya di acara tersebut, Seno juga memperkenalkan perwakilan masing-masing anggota FPK yang terdiri dari 34 Provinsi dari Aceh sampai Papua dan juga memperkenalkan tiga etnis dari China, Pakistan dan Arab yang ada di Kepengurusan FPK Provinsi DKI Jakarta.

“Kami berterima kasih telah diberi kesempatan menyambung silaturahmi dan tukar pikiran,” kata Seno.

Sementara itu, Darmansjah Djumala mengaku senang di kunjungi tokoh-tokoh dari seluruh nusantara dan tiga etnis. Ia menjelaskan mengenai perlunya penekanan pertahanan ideologi Pancasila di Indonesia, karena di dunia Internasional Indonesia sangat dihargain akan Pancasila-nya.

“Aktualisasi nilai-nilai Pancasila ada dalam Living Ideology (nilai yang hidup di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui gotong royong) juga Working Ideology (nilai yang berkembang di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara melalui kebijakan),” kata Darmansjah Djumala.

Di tempat yang sama, Ketua FPK Provinsi DKI Jakarta, A. Syamsul Zakaria menanyakan apa yang bisa disinergikan atau dikolaborasikan kegiatan kebangsaan dengan BPIP.

"Forum Pembauran Kebangsaan menjadi garda terdepan penjaga toleransi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai agen pembauran sehingga meminimalisir konflik yang terjadi, termasuk Working Ideology. Untuk mewujudkannya, mungkin barangkali ada yang bisa dikolaborasikan dengan BPIP?,” tanya Syamsul Zakaria yang akrab disapa Bang Syamjek ini.

Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Ahli Madya BPIP, Galuh mengatakan untuk mengajukan kegiatan bisa berkirim surat terlebih dahulu, untuk kegiatan kolaborasi dengan kegiatan BPIP menunggu anggaran turun terlebih dahulu.

“Atau kami bisa lebih fleksibel untuk menjadi tamu undangan pada setiap acara yang dibuat FPK," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penutup audiensi tersebut. Semoga kedua institusi pemerintah ini dapat bersinergi dengan baik. Salam Pancasila.