Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemenuhan rumah rakyat. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (4/9/2025), Menteri Ara mengungkapkan rencana kerja dan anggaran Kementerian PKP tahun 2026, yang mencapai Rp10,89 triliun.

Sorotan utama berada pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang mendapat alokasi Rp8,9 triliun atau sekitar 81 persen dari total anggaran.

Angka ini melonjak drastis dibandingkan 2025, ketika BSPS hanya menampung 45.073 unit rumah dengan anggaran Rp1,02 triliun. Tahun depan, pemerintah menargetkan bantuan untuk 400 ribu rumah, sejalan dengan arahan Presiden dan masukan dari DPR.

“BSPS menjadi tulang punggung kami dalam menekan backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Selain itu, program ini juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja,” ujar Menteri Ara.

Selain BSPS, kementerian juga menyiapkan program strategis lain, antara lain pembangunan rumah susun dengan 21 tower, rumah khusus pascabencana, penyediaan cadangan Panel RISHA, bantuan prasarana dan utilitas umum di berbagai kawasan, hingga program penanganan permukiman kumuh dan sanitasi di 15 lokasi. Total alokasi untuk dukungan manajemen dan operasional pegawai mencapai hampir Rp1 triliun.

Hingga akhir Agustus 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp1,345 triliun atau 28,42 persen. Menteri Ara juga mengumumkan, bulan ini pemerintah akan meluncurkan 25 ribu rumah subsidi yang akan diresmikan langsung oleh Presiden. Tak hanya itu, akad massal 50 ribu rumah subsidi juga dijadwalkan pada November, dihadiri Presiden dan anggota Komisi V DPR RI.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai prioritas anggaran untuk BSPS sudah tepat dan menyetujui pagu anggaran yang diajukan. “Dari total Rp10,89 triliun anggaran Kementerian PKP, Rp8,9 triliun dialokasikan untuk BSPS—ini bukti fokus pemerintah pada rumah rakyat,” ujarnya.