Jakarta - Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Hingga 20 Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat telah beroperasi lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dengan jumlah penerima manfaat mencapai 36,7 juta orang.

Program yang digagas untuk memastikan akses gizi seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat ini menyasar anak usia dini, pelajar sekolah dasar hingga menengah, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, perkembangan pesat SPPG merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. “Kehadiran SPPG menjadi bukti bahwa pemerataan layanan gizi kini bukan hanya wacana, tetapi telah menjadi gerakan nasional yang dirasakan manfaatnya hingga pelosok negeri,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10).

Menurut Dadan, SPPG berfungsi sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi setiap hari dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat. Ia memastikan, perluasan layanan terus diarahkan ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) agar seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara.

“Prinsip kami sederhana: tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal gizi. Karena kecukupan gizi bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang masa depan bangsa,” tegasnya.

Selain membawa manfaat kesehatan, Program MBG juga memberi dampak ekonomi nyata. Ribuan tenaga kerja baru terserap di dapur SPPG di berbagai daerah—mulai dari juru masak, petugas logistik, hingga tenaga administrasi dan kebersihan.

Dadan menyebut, program ini juga menghidupkan roda ekonomi lokal melalui keterlibatan ribuan UMKM dan supplier pangan. Banyak pelaku usaha kecil yang kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG, mulai dari penyedia bahan makanan, sayur, daging, hingga peralatan dapur dan kemasan.

“Program MBG bukan hanya memberi makan bergizi, tapi juga memberi pekerjaan, penghasilan, dan peluang usaha baru bagi masyarakat,” katanya.

Seiring meningkatnya aktivitas produksi di lapangan, industri turunan seperti produsen wadah makanan, peralatan dapur, serta perlengkapan uji keamanan pangan juga tumbuh pesat. Dadan menilai hal itu menunjukkan bahwa MBG memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati memastikan pihaknya terus memperkuat aspek regulasi dan komunikasi publik untuk menjaga transparansi pelaksanaan program. “Kami memastikan seluruh proses pengelolaan dan distribusi makanan di SPPG memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan dilakukan secara rutin dan terbuka,” ujarnya.

BGN juga aktif membuka kanal pengaduan dan menyosialisasikan informasi agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program. “Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari ekosistem MBG, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pengawas dan penggerak,” tutur Khairul.

Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya menurunkan angka kekurangan gizi, tetapi juga membangun fondasi sosial dan ekonomi yang lebih kuat di tingkat akar rumput.