Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah cepat menyusul terjadinya beberapa insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi menyeluruh digelar di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9), dipimpin langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Dalam arahannya, Dadan menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan pangan di setiap tahapan program. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak masyarakat terbantu, tetapi juga dari jaminan bahwa makanan yang disalurkan aman dikonsumsi.

“Program ini hadir untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Namun, keselamatan harus menjadi prinsip utama. Kami akan meninjau ulang seluruh proses, mulai dari pengadaan hingga distribusi,” ujar Dadan.

Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menyoroti perlunya tindakan tegas di titik pelaksana yang mengalami kendala. Ia mengusulkan penghentian sementara operasional MBG di beberapa Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sampai proses pemeriksaan tuntas dilakukan.

“Pemerintah daerah tetap mendukung penuh program MBG, tetapi keselamatan masyarakat tidak bisa ditawar. Kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan dan distribusi berjalan dengan standar yang ketat,” tegas Dedi.

Sebagai tindak lanjut, BGN akan menurunkan tim gabungan untuk memeriksa rantai pasokan bahan makanan, proses distribusi, serta penyimpanan di lapangan. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan standar operasional baru yang lebih ketat dan berorientasi pada keamanan pangan.

Dadan menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program tetap berada di jalur yang benar.

“Kami akan memperkuat sinergi lintas lembaga agar MBG dapat berjalan lebih baik, lebih aman, dan semakin berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.