Jakarta-Situasi pandemi Covid 19 tak menyurutkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap pejabat kepala daerah yang kourpsi.

Kali ini lembaga anti rasuah itu kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam (2/7) di Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan,  ”Iya, benar, KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya adalah kepala daerah kabupaten di Kaltim,” ungkapnya, Jumat (3/7) dini hari tadi.

Sebelum melakukan OTT, KPK rupanya diam-diam telah melakukan operasi senyap di Kabupaten Kutai Timur. Empat bangunan milik Pemkab Kutim dikabarkan telah digeledah dan disegel.

Diantaranya,  Ruang Kerja Bupati Ismunandar di Kantor Bupati Kutim, kemudian Kantor BPKAD, Kantor Bapenda  dan Rumjab yang satu areal.

Pantau awak media pagi ini,  terlihat pada pintu masuk runjab terdapat segel KPK, serta selembar kertas bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK." “Kalau kasusnya kami tahu, Bupati sedang dinas luar ke Samarinda,” ujar sejumlah petugas di Runjab dan Kantor Bupati Kutim.

R.Bambang SS, Sekjen DPP Corruption Investigation Commitee (CIC) mengatakan, ini merupakan  OTT yang keempat kalinya dilakukan Firli semenjak memimpin KPK.

Dikatakan Bambang, dari keempat operasi senyap itu, hanya OTT terhadap Bupati Sidoarjo yang tidak mengalami banyak konflik.

Sebagaimana  diketahui, daftar OTT di bawah kepemimpinan Firli selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang baru empat kali, yakni pada tanggal 7 Januari 2020  OTT terhadap Bupati Sidoarjo, Saifullah Illah, tanggal 8 Januari 2020 OTT terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan,dan pada 21 Mei 2020 OTT dilakukan  di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait THR Idulfitri,serta pada tanggal  2 Juli 2020 OTT terhadap kepala daerah di Kalimantan Timur.

Karena itu, R.Bambang.SS mengaku sangat menyayangkan mengapa KPK kini mulai kendor dan melemah. Padahal ada banyak modus kejahatan tindak pidana korupsi baru di era pandemi covid 19 ini.

“Selama enam  bulan bekerja, baru bisa nangkap empat  orang koruptor. Ada apa dengan KPK ini,  koq sudah mulai melemah,"ungkap Bambang.

Menurut Bambang,  seyogiyanya mengawali masa kepemimpinan baru KPK, sudah seharusnya KPK di bawah kepemimpinan Firli melakukan pendekatan atau strategi khusus dalam tindakan pencegahan korupsi.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi lebih kencang ke pejabat publik.

"Mestinya KPK punya kebijakan dan strategi khusus yang bersifat pencegahan,  bagaimana agar penyelenggara negara tidak mau korup. Itu bisa dimulai dari adanya gerakan pendidikan anti korupsi kepada  masyarakat, dengan mensosialisasikan gerakan anti korupsi,  baik melalui ke sekolah maupun melalui partai politik," kata R.Bambang.SS

Bambang mempertanyakan, OTT kepala daerah yang dilakukan KPK, hanya dianggap berita hiburan oleh pejabat lain. Seharusnya KPK lebih menekankan program pencegahan melalui tindakan-tindakan nyata, agar mereka tak mau melakukan korupsi.  

“Logikanya, mengapa  pejabat lain itu  hanya terhibur ketika mendengar KPK menangkap koruptor. Padahal KPK  ini sudah lama bekerja, supaya korupsi ini tidak terjadi," tandas Bambang seraya mengatakan, dia tidak pernah takut melawan para koruptor di negeri ini.(*)